Mekanisme Permohonan Informasi

PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU UTARA

1. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi, yang tersedia di tautan Permohonan informasi dapat dilakukan melalui:
• Laman website : ppid.malutprov@gmail.com
• Email diskominfosan: diskominfosan.malukuutara@gmail.com dan diskominfosan@malutprov.go.id
2. Atau di meja layanan informasi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Maluku Utara di Lt 3 Kantor Gubernur Maluku Utara , dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

• Pemohon Informasi Kelompok Orang:
  • Surat kuasa bermaterai dan salinan identitas pribadi berupa KTP/dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku milik pemberi kuasa.
• Pemohon informasi Badan Hukum:
  • Salinan identitas pribadi berupa KTP/dokumen kependudukan lainnya) Pimpinan Badan Hukum;
  • Salinan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
  • Surat Kuasa bermaterai jika permintaan dikuasakan ke pihak lain.

3. Petugas akan membantu mengisikan formulir Permintaan Informasi Publik apabila Pemohon Informasi mengalami kesulitan/keterbatasan tertentu.
4. Apabila Pemohon memilih untuk mengunduh dan mengisi formulir permintaan informasi publik secara manual, lembar formulir yang telah diisi dapat diserahkan langsung kepada anggota bidang Pelayanan Informasi yang bertugas atau dikirimkan melalui surat elektronik (email) ke alamat  diskominfosan.malukuutara@gmail.com dan diskominfosan@malutprov.go.id Formulir manual juga dapat dikirim ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara, Lt 3 Kantor Gubernur Prov Maluku Utara
5. Petugas mencatat formulir permintaan informasi dan memberikan nomor registrasi. Petugas mengirimkan salinan formulir permintaan informasi yang telah teregistrasi, sebagai tanda bukti penerimaan, kepada pemohon informasi publik, baik secara langsung maupun melalui surat elektronik (email) ke alamat pemohon;
6. Petugas pelayanan informasi akan mengecek formulir permintaan informasi dan dokumen pendukung, serta informasi yang dibutuhkan pemohon, paling lambat tiga hari kerja sejak permintaan informasi dicatat. Petugas akan menghubungi Pemohon apabila ada kekurangan dalam formulir permintaan informasi dan dokumen pendukungnya, serta detil informasi yang dibutuhkan.
7. Jika permintaan informasi tidak lengkap, PPID Pelaksana menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik
8. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik, paling lambat tiga hari kerja sejak surat keterangan tidak lengkap diterima oleh Pemohon Informasi Publik. Jika Pemohon tidak menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik, PPID memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.
9. Jika formulir permintaan dan dokumen lengkap serta sesuai, petugas memproses permintaan informasi dan menyampaikannya ke Ketua PPID Pelaksana.
10. PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, paling lambat 10 hari kerja sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.
11. Jika Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID Pelaksana memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai. Jika Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik, PPID Pelaksana memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy), sesuai dengan Permintaan Informasi Publik. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik.
12. Apabila ternyata informasi yang dimohon termasuk dalam kategori Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku maka permintaan informasi publik dapat ditolak oleh PPID Pelaksana. Selanjutnya, PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan.
13. Jika muncul muncul biaya atas salinan informasi publik, biaya tersebut dibebankan kepada pemohon informasi sesuai standar harga setempat dan dibayarkan pada saat menerima salinan informasi publik.
14. Jika PPID Pelaksana membutuhkan perpanjangan waktu, PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik yang disertai dengan alasan perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu dilakukan paling lambat tujuh hari kerja sejak waktu pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Paling lambat 10 hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohonan Informasi Publik. PPID dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat tujuh hari kerja sejak surat pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.

BIAYA/TARIF

PPID Pelaksana menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan permohonan informasi yang berimplikasi kepada penggandaan, biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik yang dibayarkan sebelum penggandaan dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik. Biaya penggadaan disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berlaku saat Permohonan Informasi Publik diproses.

PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI

Pengelolaan Keberatan Informasi

1. Pemohon Informasi Publik atau pihak penerima kuasa yang mengajukan keberatan informasi wajib mengisi formulir pengajuan keberatan. Apabila pengajuan disampaikan secara tidak tertulis, maka Petugas PPID Pembantu wajib mengisikan formulir keberatan kemudian memberikan nomor registrasi pada formulir tersebut.

• Formulir keberatan informasi yang telah diisi lengkap. Formulir dapat diperoleh di meja layanan PPID atau diunduh langsung melalui http://ppid.malutprov.go.id/tata-cara-pengajuan-keberatan-informasi/
• Identitas/tanda pengenal Pemohon Pribadi/Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan;
• Akta Notaris/Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/organisasi;
• AD/ART Lembaga/Organisasi/Perusahaan;
• Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan;
• Nomor telepon yang dapat dihubungi.

1. Petugas mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan;
2. Petugas memberikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau pihak penerima kuasa yang mengajukan keberatan informasi sebagai tanda terima pengajuan keberatan;
3. Petugas menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu yang selanjutnya berkewajiban untuk memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik;