Pemprov Malut Selenggarakan Rakor Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Konflik Sosial

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara Melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Penanganan Darurat Bencana Alam Gempa Bumi dan Konflik Sosial di Maluku Utara, yang berlangsung di ruang VIP Pemerintah Daerah, Bandara Babullah Ternate, pada minggu (05/04/2026).

Rakor tersebut di pimpin oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan dihadiri langsung oleh Direktur Penanganan Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, perwakilan Forkopimda Malut, Walikota Ternate, serta pejabat Instansi vertikal lainnya.

Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Malut menekankan pentingnya langkah cepat dan terintegrasi dalam merespon dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Maluku Utara pada 2 April lalu.

Gempa Bumi tersebut dirasaka dan berdampak pada 4 Kabupaten dan 2 Kota dengan 27 Kecamatan dan 46 Desa/Kelurahan. Dengan rincian yaitu:
Kota Ternate 7 Kecamatan, 15 Desa/Kelurahan. Kota Tidore 7 Kecamatan, 15 Desa/Kelurahan. Kabupaten Halbar 3 Kecamatan, 3 Desa. Kabupaten Halut 2 Kecamatan, 2 Desa, Kabupaten Halteng 4 Kecamatan, 6 Desa dan Kabupaten  Halsel 4 Kecamatan 4 Desa.

Selain itu Wagub Juga memaparkan data sementara yang dihimpun tim di lapangan terkait kondisi terkini dampak bencana Gempa Bumi:

1. Korban Jiwa: Hingga saat ini dilaporkan tidak ada korban meninggal dunia. 1 (satu) orang dilaporkan mengalami luka ringan.

2. Pengungsi: Sekitar 2.000 jiwa terdampak, dengan 1.107 jiwa atau 113 KK saat ini masih berada di lokasi pengungsian.

3. Kerusakan Fisik: Tercatat kerusakan pada 99 unit rumah warga Rusak berat, 66 rusak sedang dan 139 rusak ringan.

4. Rumah ibadah 3 unit rusak berat, 3 unit rusak sedang dan 5 unit rusak ringan.

5. Sarana pendidikan 1 unit rusak berat, dan infrastruktur publik 3 unit rusak berat, serta 1 unit tambatan perahu rusak sedang.

"Pemerintah Provinsi dan Kota Ternate telah bergerak cepat dengan membentuk posko dan menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak, seperti di Batang Dua. Kami meminta dukungan maksimal dari pemerintah pusat agar penanganan ini berjalan tuntas," ujar Wagub.

Sementara itu, Direktur Penanganan Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menyampaikan kesiapan pusat untuk mendukung penuh masa tanggap darurat di Maluku Utara. Fokus utama dalam dua minggu ke depan adalah pemenuhan kebutuhan logistik di wilayah kepulauan terjauh, seperti Pulau Mayau dan Tifure (Batang Dua).

"Kami telah berkoordinasi untuk mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR milik Basarnas guna mendukung distribusi logistik. Selain itu, pendampingan trauma healing bagi warga yang terdampak gempa akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan dibantu jajaran TNI/Polri," jelas Agus.

Selain bencana alam, dalam Rakor Wagub juga menyoroti penanganan bencana kemanusiaan (konflik sosial) yang terjadi di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo Halmahera Tengah. Wagub menyampakan bahwa dirinya telah meninjau langsung lokasi konflik dan memastikan kondisi mulai kondusif.

"Terdapat sekitar 83 rumah yang terbakar dan 500 warga mengungsi. Kami sudah memerintahkan OPD terkait untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar, terutama bahan pangan bagi para pengungsi yang kehilangan harta bendanya," jelasnya.

Wagub juga mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan edukasi guna meredam isu serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum oleh negara.

Sementara itu, Agus Riyanto juga menegaskan bahwa "mekanisme perbaikan rumah rusak akibat bencana alam maupun konflik sosial yang terjadi, akan diproses dan tindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku", tutupnya. (Jay)