Malut Menjadi Prioritas Menuju Smart Province di Indonesia Timur

Ternate _ Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, Kementerian Kominfo telah melaksanakan Program percepatan pembangunan Smart City di tingkat kabupaten dan kota. Di Tahun 2022 ini, Kementerian Kominfo telah berhasil memberikan pendampingan kepada 141 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Cerdas (Masterplan Smart City), yang disesuaikan arah pembangunan masing-masing kabupaten/kota.   

Dalam pengembangannya, Pemerintah pusat memandang perlu dilakukan perencanaan pembangunan Smart City di tingkat provinsi yang selanjutnya disebut sebagai Smart Province. Pembangunan Smart Province tidak hanya merumuskan inovasi pembangunan di tingkat provinsi, namun juga mengkoordinasi pembangunan Smart City di tingkat kabupaten dan kota

Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA), Kementerian Kominfo Republik Indonesia, melakukan Sosialisasi Gerakan Menuju Provinsi Cerdas (Smart Province) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Maluku Utara, pada akhir pekan kemarin (13/10/2022), bertempat di Sahid Bella Hotel Ternate. 

Direktur Jenderal APTIKA, Semuel Abrijani Pangerapan, menyampaikan melalui video sambutannya, bahwa dalam pembentukan Provinsi Cerdas, kolaborasi dan koordinasi merupakan strategi penting sebagai kunci sukses. Selain itu, Gerakan Menuju Smart Province juga membutuhkan koordinasi yang tepat dalam memandu setiap stakeholder agar gerakan itu dapat terealisasi dengan baik.       

“Semoga sosialisasi ini bisa menghasilkan program dan kebijakan untuk memajukan layanan digital yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” harap Dirjen Semuel.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Ir. Abuhari Hamzah,  saat membuka acara ini, menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Utara bahwa, Program Gerakan Menuju Smart Province yang di gelar ini, merupakan salah satu wujud dari kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dan perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak.  

“Dengan adanya dukungan kerjasama yang solid, keharmonisan, kolaborasi, koordinasi dan sinergitas rancangan dari masing-masing kabupaten kota, kami optimis bahwa Provinsi Maluku Utara, perlahan dan secara bertahap akan menuju kearah tersebut” tegasnya.

Ditempat yang sama, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, selaku nara sumber, menyampaikan bahwa dibutuhkan 5 langkah Percepatan Transformasi Digital. Pertama, Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; Kedua, Persiapan Roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri dan sektor penyiaran; Ketiga, Percepat integrasi Pusat Data Nasional; Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan yang Kelima, segera siapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema-skema pendanaan serta pembiayaan transformasi digital.

“Dari segi pemerintahan yaitu smart government, efficiency, city branding, menarik perdagangan, wisatawan, investor, dan sumber pendapatan baru. Dari segi bisnis yaitu sumber nilai baru, peluang bisnis baru, peningkatan ekonomi (profit), dan jenis pelanggan baru dan pasar baru. Dari segi society atau masyarakat yaitu menjadikan masyarakat lebih pintar, memudahkan, lebih kaya, lebih aman, lebih sehat, nyaman, kreatif, kompetitif, dan berkelanjutan” papar Peneliti dan Dosen pada Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Peserta forum, yang terdiri dari Para Kadis, Sekretaris/Kepala Bidang/Kabag, Dinas Kominfo dan Persandian se-Provinsi Maluku Utara, dan Bappeda perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Malut, menyampaikan beberapa pencapaian sekaligus berbagai persoalan ataupun kelemahan yang terjadi di masing-masing lingkup kerjanya.

Sejauh ini, Kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, yang telah masuk dalam tahap evaluasi penilaian Penyusunan  Masterpant Smart City adalah Kota Ternate, Kabupaten Halut, Kabupaten Halsel, Haltim dan Kabupaten P. Morotai, serta disusul Kota Tidore Kepulauan.   Sementara persoalan yand dihadapi oleh kabupaten kota adalah keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan Sumber daya manusia. (niscd./Red.)