Gubernur: Poros Maritim Membawa Kesejahteraan Bagi Masyarakat

Dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia melaksanakan Sosialisasi Perpres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua berlangsung (14/2) di Grand Daffam Hotel, Ternate. 

"Sebetulnya Perpres No 16 tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menugaskan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Menteri PPN untuk menyusun narasi besar tentang kebijakan kelautan Indonesia sesuai dengan penyampaian visi bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kata Agustina Murbaningsi, deputi kemaritiman sekretariat kabinet saat memberikan sambutan.

Selain itu, Agustina juga menjelaskan terkait rencana aksi ini agar bisa dilaksanakan maka perlu adanya suatu pemahaman melalui sosialisasi.

"Dengan adanya sosialisasi ini pelaksanaan dari rencana aksi menjadi kewenangan pemerintah daerah itu bisa direncanakan di dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah. Terangnya.

Agustina juga melanjutkan terkait perintah UU no 23 tahun 2014 yang telah memberikan amanat untuk pengelolaan wilayah laut 0 sampai 12 di provinsi masing-masing menjadi kewenangan provinsi yang sebelumnya terbagi-bagi kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sementara Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba saat memberikan sambutan mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagai upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan Peraturan Presiden tentang kebijakan kelautan Indonesia." Akunya.

Gubernur juga mengingatkan akan hal ini yang dinilai sangat penting karena kebijakan kelautan Indonesia merupakan pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaan melalui program dan kegiatan kementerian lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi poros maritim dunia.

Gubernur sendiri berharap Maluku Utara kedepan menjadi pusat pembangunan maritim dan kelautan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.

Sekedar diketahui kegiatan ini juga turut melibatkan instansi TNI, Polri, Basarnas, Kejaksaan, Pimpinam Perguruan Tinggi dan sejumlah peserta dari Kabupaten/Kota dan Provinsi.(hms)