SOFIFI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.

 

Rakor yang bertema "Menuju Maluku Utara Merdeka Signal dan Smart Layanan Pemerintahan Digital" ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si, yang berlangsung di Aula Salahudin Kantor Bupati Halmahera Tengah, pada Rabu (23/07/2025).

 

Dalam Rakor kali ini terdapat enam narasumber yang dihadirkan untuk menjadi pembicara yaitu; Kepala Divisi Layanan TI Pemerintah BAKTI Komdigu Repoblik Indonesia, Suharyoto, SE., MM, Kepala UPTD  Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Pemerintah Provinsi Bali, I Gusti NGR. Udiyana, S.Kom, S.E, M.Si, Manager UP3 Sofifi IUW MMU PT PLN Persero, Ilham Sunda, External Retion Work Unit Heaf PT. ANTAM Tbk UBPN Maluku Utara, Nasrudin D. Majirung, ST, Presenter Office Head PT. Harita Nikel, Dedi Hermansyah, dan perwakilan PT. Telkomsel Indonesia.

 

Dalam sambutan Gubernur yang di sampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara menjelaskan bahwa;

 

1. Tantangan Percepatan Transformasi Digital di Maluku Utara

 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini sangat berkomitmen untuk mempercepat Transformasi digital melalui penguatan infrastruktur digital yang diharapkan merata di seluruh Maluku Utara.

 

Dalam sambutannya Samsuddin menjelaskan bahwa, kondisi geografis wilayah Maluku Utara yang memiliki luas wilayah sebesar 31.483,69 km dengan sebagian besar wilayahnya berupa laut yang memiliki 395 Pulau, terdiri dari 64 pulau berpenghuni dan 331 pulau tidak berpenghuni.

 

Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi terutama yang berkenaan tentang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

 

Provinsi Maluku Utara yang memiliki 1109 desa, sebanyak 218 desa  (20%) diantaranya belum terjangkau oleh signal (Blank Spot), sementra sebanyak 376 desa (34%) sudah terjangkau sinyal namun memiliki signal lemah.

 

"Ini artinya bahwa penduduk di sekitar desa-desa tersebut belum bisa terlayani dengan baik dari segi komunikasi maupun layanan internet, sehingga rencana program pembangunan digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah akan mengalami kesulitan yang cukup berart", jelas Samsuddin.

 

2. Upaya Penanganan untuk Penguatan Infrastruktur Digital

 

Selanjutnya, dalam rangka menjawab tantangan geografis di Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaui Dinas Kominfosan terus berupaya melakukan koordinasi dengan jajaran terkait guna mewujudkan keterjangkauan akses komunuikasi di seluruh wilayah ini.

 

Oleh karena itu dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berkaitan dengan  pembangunan Base Transciver Station (BTS) di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dan Pihak Provider lainnya, merupakan hal yang sangat penting bagi daerah ini.

 

Dalam hal ini, Pentingnya peningkatan kapasitas bandwidth pada jaringan selular, khususnya BTS (Base Transceiver Station) 4G yang saat ini sudah tersedia sebanyak 1037 unit, merupakan solusi alternatif yang dibutuhkan daerah ini.

 

Dari jumlah BTS itu terdapat BTS BAKTI sebanyak 480 unit, BUMN sebanyak 221 unit, Pihak Swasta Lainnya sebanyak 103 unit dan PEMDA sebanyak 9 unit.

 

Jumlah BTS ini belum cukup optimal untuk melayani jangkauan signal sesuai dengan kebutuhan seluruh wilayah Maluku Utara, dikarenakan Mayoritas BTS hanya mendukung jaringan 4G dengan kapasitas bandwidth terbatas.

 

"Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan Bandwidth BTS agar bisa menjangkau wilayah yang belum terjangkau signal sama sekali, serta menuntaskan masalah blankspot dan keterbatasan bandwidth di wilayah Maluku Utara", ujar Samsudin.

 

3. Harapan Kedepan Setelah Rakor

 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berharap Rapat Koordinas ini dapat menjadi forum diskusi aktif untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang telah diuraikan di atas.

 

"Diharapkan agar para peserta dapat mengikuti Rapat Koordinasi ini dengan sebaik-baiknya, karena dalam menuntaskan permasalahan telekomunikasi tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama, dan dapat bermanfaat bagi peningkatan akses komunikasi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini", harapnya.

 

Sementara itu, dalam laporan Ketua Panitia yang disampaika oleh Sekretaris Dinas Kominfosan Provinsi Maluku Utara, menjelaskan bahawa, tujuan pelaksanaan Rakor ini agar mendapatkan solusi untuk percepatan Transformasi Digital di Maluku Utara.

 

"Pelaksanaan Rakor ini bertujuan  untuk memeprcepat Transformasi digital melalui pengutaan infrastruktur digital yang merata di Maluku Utara Dalam rangka menuju Maluku Utara Medeka Signal dan Smart Layanan Pemerintahan Digital", jelasnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa, "peserta Rakor ini merupakan Perwakilan dari Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten/Kota Se Maluku Utara, dan Perwakilan  dari BUMN maupun Pihak Swasta yang wilayah kerjanya berada Maluku Utara, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang", pungkasnyanya.

 

Turut hadir dalam Pembukaan Rakor, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Dr. Asrul Gailea, Forkopimda Halmahera Tengah, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Maluku Utara selaku peserta Rakor. (Jay)