Menkopolhukam Canangkan Gerbangdutas di Morotai

Jelang usianya yang kesepuluh tahun, Kabupaten Pulau Morotai mendapat kunjungan dari pemerintah pusat, kali ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Purnawirawan Jenderal Wiranto, di dampingi Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, pada Senin 18/03/2019.

Kunker ini dalam rangka pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2019. Dengan mengangkat tema ”Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Mewujudkan Perbatasan Negara Sebagai Beranda NKRI”, Wiranto menyampaikan bahwa NKRI harus kuat dari segala jenis ancaman, semua daerah harus diperkuat agar pertahanan dan keamanan diwilayah kita merata.

“Saat kita sudah menjadi NKRI, maka wilayah kita menjadi luas, tidak boleh lagi kita berpusat ke Pulau Jawa saja, soal anggaran tentunya ada, tidak mungkin pembangunan terlaksana kalau tidak ada anggaran. Ditahun 2018 anggaran sebesar Rp.12,46 triliun dengan realisasi sebesar Rp.11,15 triliun, dan pada tahun 2019 sekarang ini alokasi anggaran sebesar Rp. 11,24 triliun, termasuk untuk Kabupaten P. Morotai sebesar Rp.776,69 milyar” papar Wiranto dihadapan para tamu undangan, pada Senin, 18/03/2019, bertempat di halaman kantor Bupati Pulau Morotai.

Dirinya juga berharap, semakin besar anggaran yang disalurkan ke wilayah perbatasan, maka sasaransasaran untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI itu segera terwujud.

Sementara itu, Gubernur Malut, KH.Abdul Ghani Kasuba (AGK) yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan dalam sambutannya, bahwa sebagai daerah yang sangat strategis, Kabupaten Pulau Morotai, yang berbatasan langsung dengan Philipina tentunya bisa menjalin hubungan kerjasama di bidang Perikanan, melalui jalur perdagangan.

“Jarak yang begitu dekat ini, maka Kab.Pulau Morotai harus menjadi lumbung ikan sebagai tempat pengekspor ikan ke negara-negara perbatasan” ucap Gubernur. Selain itu, terkait anggaran, Gubernur berharap anggaran yang diberikan pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Morotai.

Ditempat yang sama, Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro mengatakan momentum ini kita manfaatkan untuk mendorong 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota di kawasan perbatasan negara untuk membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.140 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di daerah.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, selaku tuan rumah, memaparkan sejumlah kemajuan pembangunan yang telah, maupun yang sedang dan akan dilaksanakan, diantaranya, dibidang kesehatan, pendidikan, pariwisata serta dibidang Perikanan. Selain itu, Bupati Benny menyampaikan rasa terima kasih kepada BNPP, sebagai lokomotif primer mover dibeberapa kementerian dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan daerah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sentra Kelautan Ekonomi Terpadu (SKPT) dan kawasan Perdesaan prioritas nasional.